Materi 5
PDB,
Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi
Perekonomian
Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak periode
pemulihan akibat krisis ekonomi akhir tahun 1990 an. Perubahan tersebut dapat
di identifikasi paling tidak dalam tiga hal mendasar.
Pertama,
konstelasi politik pasca reformasi menempatkan perekonomian di tengah-tengah
kehidupan politik yang lebih pluralistis dan demokratis. Kedua, desentralisasi
yang telah diputuskan sebagai pendekatan pembangunan telah merubah struktur
ekonomi dan pemangku kepentingan pembangunan ekonomi itu sendiri. Ketiga, tidak
dapat dipungkiri bahwa Indonesia telah berada dalam konstelasi jaring
perekonomian global. Sejak akhir tahun 1980an proses globalisasi dan
regionalisasi telah membuat perekonomian dunia semakin terintegrasi.
Dalam kenyataannya sistem ekonomi Indonesia jauh lebih kompleks daripada pasal 33 UUD 1945 karena di dalamnya juga mencakup berbagai norma, kenyataan sosial, dan kenyataan politik. Semua ini menjadi acuan dalam merumuskan elemen-elemen di dalam sistem ekonomi yang meliputi: kepemilikan, alokasi sumber daya, mekanisme pasar, sistem insentif, hak-hak konsumen, dan jaring sosial untuk penanganan kemiskinan.
Dalam kenyataannya sistem ekonomi Indonesia jauh lebih kompleks daripada pasal 33 UUD 1945 karena di dalamnya juga mencakup berbagai norma, kenyataan sosial, dan kenyataan politik. Semua ini menjadi acuan dalam merumuskan elemen-elemen di dalam sistem ekonomi yang meliputi: kepemilikan, alokasi sumber daya, mekanisme pasar, sistem insentif, hak-hak konsumen, dan jaring sosial untuk penanganan kemiskinan.
Krisis
ekonomi di akhir tahun 1997-1998 memberi pelajaran tentang pentingnya sistem
perekonomian yang cukup lentur dalam menghadapi perubahan-perubahan di
lingkungan internal maupun eksternal. Dengan demokratisasi dan desentralisasi,
peran masyarakat dan daerah semakin luas dalam proses politik dan pembangunan
ekonomi. Di sisi lain, hakekat globalisasi yang sudah menjadi fakta sejarah
pada intinya adalah proses perluasan sistem ekonomi pasar ke ruang lingkup
internasional. Kini Pemerintah Indonesia tampaknya lebih siap. Fundamental
ekonomi telah ditetapkan antara lain sektor perbankan, neraca pembayaran,
fiskal dan moneter serta kondisi makro secara umum.
Namun harus
lebih dari itu, sistem ekonomi tersebut haruslah dapat menjawab permasalahan
besar perekonomian Indonesia, yaitu: mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas dengan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Sistem
ekonomi ini harus dapat memberikan peluang bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk
menjalankan perannya masing-masing, serta peran pemerintah bagi terbentuk dan
terlaksananya kebijakan ekonomi yang rasional dan efektif untuk mengatasi
permasalahan-permasalahan besar ekonomi, serta agar dapat menjawab tantangan
demokratisasi, desentralisasi, dan globalisasi dalam rangka mencapai peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas
menuntut memperkuat kemampuan dalam mengelola sistem ekonomi pasar nasional
yang didukung oleh berbagai prasyarat, antara lain: pembangunan institusi
politik untuk mendukung demokratisasi; terciptanya kepastian hukum; stabilitas
makro ekonomi; sektor keuangan yang handal; ditegakkannya peraturan-peraturan
anti-monopoli yang menjamin persaingan usaha yang sehat; reformasi birokrasi;
serta penguatan jaring social untuk penanganan kemiskinan.
Keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan peluang desentralisasi dan globalisasi adalah dengan cara meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia secara sistematis dan terencana. Kompleksitas peta dan agenda global mau tidak mau harus diimbangi dengan kemampuan diplomasi ekonomi secara internasional. Indonesia harus mampu melihat peluang global yang ada dengan menjadikan kepentingan nasional sebagai inti dalam perjuangan diplomasi ekonomi, sehingga Indonesia tidak terhanyut dalam berbagai aturan dan permainan global yang tidak memihak pada kepentingan nasional
Keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan peluang desentralisasi dan globalisasi adalah dengan cara meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia secara sistematis dan terencana. Kompleksitas peta dan agenda global mau tidak mau harus diimbangi dengan kemampuan diplomasi ekonomi secara internasional. Indonesia harus mampu melihat peluang global yang ada dengan menjadikan kepentingan nasional sebagai inti dalam perjuangan diplomasi ekonomi, sehingga Indonesia tidak terhanyut dalam berbagai aturan dan permainan global yang tidak memihak pada kepentingan nasional
Maka
Perekonomian Indonesia dengan pemihakan kepada kepentingan nasional mempunyai
indikator utama yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, lebih spesifik lagi
adalah pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Pengalaman telah menunjukan
bahwa bencana alam telah memaksa penduduk yang sebelumnya termasuk kategori
rentan miskin menjadi penduduk miskin (Fahmy Radhy). Pada tahun 2004 dana
Pemerintah untuk pengentasan kemiskinan mencapai sekitar Rp. 19 triliun
(laporan BBC Indonesia) dan sekarang menjadi empat kali lipatnya. Sedangkan
angka kemiskinan masih di atas 30 juta dengan pengurangan kemiskinan hanya
36,10 juta (kemiskinan tahun 2004) dikurangi 34,96 juta (kemiskinan tahun 2008)
= 1,14 juta. Bila setahun turun 1 juta maka normatifnya dalam empat tahun
harusnya turun 4 juta. SBY-JK mematok jumlah penduduk miskin tahun 2009 menjadi
18.8 juta dan angka pengangguran terbuka sebesar 6,6 % tahun 2008 dan 5,1 tahun
2009 dalam RPJM 2004-2009.
Namun
Bappenas menyatakan kemiskinan tahun 2009 bisa mencapai 33,7 juta orang bila
ekonomi tumbuh 4,5% dan bila ekonomi tumbuh 6% maka jumlah orang miskin bisa
menjadi dibawah 30 juta yaitu 29,9 juta. Jelas target SBY-JK dalam 5 tahun
untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran mustahil tercapai. Tahun 2008
angka realisasi pengangguran adalah 8,46% dan angka kemiskinan adalah 34,9 juta
orang.
Sumber:
-
http://www.slideshare.net/handy456/perekonomian-indonesipertumbuhan-dan-perubahan-struktur-ekonomi/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar