Materi 6/7
Kemiskinan dan
Kesenjangan
6/7.8 Kebijakan Anti Kemiskinan
Ada tiga pilar utama strategi
pengurangan kemiskinan, yakni sebagai berikut :
1.
Pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan yang prokemiskinan.
2.
Pemerintahan yang baik (good
governance)
3.
Pembangunan sosial
Untuk
mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang
sesuai dengan sasaran atau tujuan antaranya. Sasaran atau tujuan tersebut dapat
dibagi menurut waktu, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Intervensi jangka pendek adalah terutama pembangunan sektor pertanian dan
ekonomi pedesaan. Hal ini sangat penting melihat kenyataan bahwa di satu pihak
hingga saat ini sebagian besar wilayah indonesia masih daerah pedesaan dan
sebagian besar penduduk indonesia bertempat tinggal dan bekerja di pedesaan.
Demikian juga sebagian besar penduduk bekerja atau mempunyai sumber pendapatan
di sektor pertanian. Di pihak lain, sumber utama kemiskinan di pedesaan maupun
di perkotaan berasal dari pedesaan. Seperti yang dijelaskan dalam teori A.Lewis,
pada awalnya penduduk di pedesaan lebih padat dari pada di perkotaan, yang
membuat tingkat kemiskinan di pedesaan lenih tinggi dari pada perkotaan. Akibat
ketimpang ini terjadilah migrasi dan urbanisasi, yang sebenarnya adalah
perpindahan sebagian dari kemiskinan di pedesaan ke perkotaan.
Intervensi
lainnya adalah manajemen lingkungan dan sumber daya alam (SDA). Hal ini sangat
penting karena hancurnya lingkungan dan “habisnya” SDA akan dengan sendirinya
menjadi faktor pengerem proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yang
berarti juga sumber peningkatan kemiskinan. Pembangunan transpotasi,
komunikasi, energi dan keuangan, peningkatan keikutsertaan masyarakat
sepenuhnya (stakeholders’ participation) dalam proses pembangunan, dan
proteksi sosial (termasuk pembangunan sistem jaminan sosial) juga merupakan
intervensi jangka pendek yang sangat pendek.
Sedangkan intervensi jangka menengah
dan panjang yang penting adalah sebagai berikut .
1.
Pembangunan Sektor Swasta
Peranan
aktif sektor ini sebagai motor utama penggerak ekonomi/sumber pertumbuhan dan
penentu daya saing perekonomian nasional harus ditingkatkan.
2.
Kerjasama Regional
Hal
ini menjadi sangat penting dalam kasus indonesia sehubungan dengan pelaksanaan
otonomi daerah. Kerja sama yang baik dalam segala hal, baik di bidang ekonomi,
industri, dan perdagangan, maupun nonekonomi (seperti pembangunan sosial), bisa
memperkeci kemungkinan meningkatnya gap antara provinsi-provinsi yang
kaya dan provinsi-provinsi yang tidak punya (miskin) SDA.
3.
Manajemen pengeluaran pemerintah
(APBN) dan Administrasi
Perbaikan
manajemen pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan publik, termasuk juga sistem
administrasinya, sangat membantu usaha untuk meningkatkan cost effectiveness
dari pengeluaran pemerintah untuk membiayai
penyediaan/pembangunan/penyempurnaan fasilitas-fasilitas umum, seperti
pendidikan, kesehatan, olah raga, dan lain-lain
4.
Desentralisasi
Tidak
hanya desentralisasi fiskal, tetapi juga dalam penentuan strategi/kebijakam pembangunan
ekonomi dan sosial daerah sangat membantu usaha pengurangan kemiskinan di dalam
negeri. Desentralisasi seperti itu memberi suatu kesempatan besar bagi
masyarakat daerah untuk aktif berperan dan dapat menentukan sendiri strategi
atau pola pembagunan ekonomi dan sosial di daerah sesuai faktor-faktor
keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki masing-masing daerah.
5.
Pendidikan dan Kesehatan
Tidak
diragukan lagi, pendidikan dan kesehatan yang baik bagi semua anggota
masyarakat di suat negara merupakan prakondisi bagi keberhasilan dari
anti-poverty policy dari pemerintah negara tersebut. Oleh karena itu,
penyediaan pendidikan (terutama dasar) dan pelayanan kesehatan adalah tanggung
jawab mutlak dari pemerintah di mana pun, baik di DCs maupun LDCs. Pihak swasta
bisa membantu dalam penyediaan tersebut, tetapi tidak mengambilalih peranan
pemerintah tersebut.
6.
Penyediaan Air Bersih dan
Pembangunan Perkotaan
Sama
seperti penyediaan pendidikan dasar dan kesehatan, penyediaan air bersih dan
pembangunan perkotaan, terutama pembangunan fasilitas-fasilitas umum/utama,
seperti pemukiman/perumahan bagi kelompok masyarakat miskin, fasilitas sanitasi
dan transportasi, sekolah, kompleks olah raga, dan infrastruktur fisik (seperti
jalan raya, waduk, listrik, dan sebagainya), merupakan intervensi yang efektif
untuk mengurangi tingkat kemiskinan, terutama di perkotaan.
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar